AGRONET -- Wilayah perbatasan Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Barat menyimpan potensi besar untuk memperluas jangkauan pasar perikanan hingga ke mancanegara, seperti Timor Leste dan Malaysia. Bagi para nelayan serta pelaku usaha perikanan yang ingin meningkatkan skala usahanya dan sukses menembus pasar ekspor, penerapan strategi hulu-ke-hilir yang tepat menjadi syarat utama agar produk lokal mampu bersaing di tingkat internasional.

Langkah terpenting yang wajib diterapkan oleh nelayan dan pelaku usaha adalah memastikan penanganan hasil tangkapan mengutamakan standar higiene dan sanitasi sejak di atas kapal hingga proses pengolahan. Menjaga rantai dingin (cold chain) dan kebersihan produk secara konsisten dari hulu ke hilir adalah kunci utama agar ikan tetap segar dan memenuhi kualifikasi mutu internasional. Selain aspek kualitas fisik produk, pemenuhan kelengkapan legalitas dan sertifikasi jaminan mutu menjadi syarat mutlak perdagangan lintas batas. Para nelayan dan pelaku usaha dipacu untuk aktif melengkapi dokumen legalitas resmi, salah satunya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang diakui standar global, guna menjamin proses pemeriksaan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berlangsung jauh lebih cepat dan efisien.

Di samping menjaga mutu produk, kejelian dalam mengamati tren dan komoditas unggulan yang paling diminati di negara tujuan ekspor juga menjadi penentu keberhasilan. Sebagai gambaran, komoditas seperti ikan teri, lalosi (ekor kuning), manyung, kakap merah, kakap putih, kerapu, manok, kakatua, lencam, hingga biji nangka terbukti memiliki permintaan yang sangat tinggi di pasar tetangga. Dengan memfokuskan produksi pada komoditas yang diminati serta memanfaatkan kedekatan geografis wilayah perbatasan, nelayan dapat memangkas biaya logistik secara signifikan sehingga produk lokal mampu tampil efisien dan berdaya saing tinggi.

Dukungan regulasi dan fasilitasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hadir sebagai pendorong utama kemudahan langkah ekspor ini. Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, menegaskan bahwa pemerintah terus menguatkan diplomasi dan kesepakatan dengan otoritas kompeten negara tetangga agar dokumen mutu dari Indonesia diakui sepenuhnya. Komitmen ini dibuktikan melalui penerbitan 676 SMKHP di NTT yang berhasil mendorong nilai ekspor ke Timor Leste mencapai Rp18 miliar, serta penerbitan 219 SMKHP di Entikong, Kalimantan Barat, yang memfasilitasi ekspor 580 ton produk perikanan senilai Rp20 miliar ke Malaysia hingga Agustus 2026. Melalui kolaborasi antara disiplin penerap standar mutu oleh nelayan dan kemudahan akses pasar yang disiapkan pemerintah, ekspor perikanan wilayah perbatasan tidak hanya akan terus meningkat, tetapi juga terbukti ampuh menyerap ratusan tenaga kerja lokal dan menggairahkan perekonomian masyarakat pesisir.

Sumber :
KKP - HUMAS BADAN MUTU KKP