AGRONET -- Para nelayan dan warga pesisir di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kini makin aktif menggerakkan perekonomian lokal melalui optimalisasi pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Lewat wadah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), komunitas nelayan setempat secara mandiri mulai mengorganisir alur distribusi, penampungan hasil tangkapan, hingga peningkatan daya saing produk perikanan guna memperkuat kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.

Aktivitas dan semangat swadaya komunitas nelayan Tongke-Tongke tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui sinergi lintas lembaga. Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta peluncuran Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri/lembaga di lokasi KNMP Tongke-Tongke, Jumat (25/9).

Melalui kerja sama ini, fasilitas dan infrastruktur yang telah dibangun di KNMP Tongke-Tongke diserahkan pengelolaannya secara bertahap kepada koperasi nelayan lokal agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan operasional sehari-hari. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertindak langsung sebagai penampung (offtaker) hasil tangkapan laut warga, sehingga para nelayan dapat fokus melaut tanpa perlu mengkhawatirkan kepastian harga maupun permodalan. Komunitas juga mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan, penyusunan rencana bisnis, hingga perluasan akses pemasaran hasil laut.

Langkah penguatan berbasis komunitas di Tongke-Tongke ini menjadi percontohan bagi pengembangan wilayah pesisir lainnya di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat program KNMP telah berjalan di 100 titik lokasi pada tahun 2025, dengan target perluasan hingga 5.000 desa nelayan pada tahun 2029. Dengan hadirnya pendampingan operasional bersama PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), diharapkan komunitas nelayan di berbagai daerah mampu mengelola potensi perikanan desa secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan nasional.

Sumber:
KKP - BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI