
ENTANG SASTRAATMADJA | Sumber Foto:Dok. PRIBADI
AGRONET -- Kabar masih adanya impor beras yang ditempuh Pemerintah selama ini, dalam beberapa waktu belakangan, tampak ramai mewarnai perbincangan di media sosial. Ditengah semangatnya Pemerintah akan memproklamirkan lagi swasembada beras di penghujung tahun 2025, tiba-tiba Badan Pusat Statistik (BPS) merilis adanya impor beras yang masuk ke negara kita.
Sebagai komoditas politis dan strategis, yang namanya beras selalu mengundang perhatian. Terlebih bila hal itu berkairan dengan impor beras. Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, beras impor yang masuk sampai saat ini bukanlah beras medium. Sebab, posisi ketersediaan beras medium di dalam negeri saat ini aman dan surplus.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat adanya impor beras pada Oktober 2025 sebesar 40,7 ribu ton. Secara kumulatif Januari-Oktober 2025 tercatat impor beras mencapai 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta atau setara Rp2,97 triliun.
Jenis beras impor yang masuk adalah beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri; beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes; serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel. Selain itu, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.
Bangsa Indonesia memang cukup sensitif dengan isu impor beras, karena beras adalah makanan pokok utama di Indonesia. Banyak orang khawatir bahwa impor beras bisa membuat petani lokal terpinggirkan dan harga beras menjadi tidak stabil. Selain itu, Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam upaya mencapai swasembada beras.
Artinya, suatu hal yang wajar kalau ada kekhawatiran seperti itu. Tapi, pemerintah juga berusaha meningkatkan produksi dalam negeri dan memperbaiki sistem pertanian untuk mengurangi ketergantungan impor. Bahkan mulai tahun 2025 Pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menghentikan impor beras.
Pemerintah memang telah menghentikan impor beras medium untuk melindungi petani lokal, tapi impor beras industri seperti untuk restoran dan kesehatan serta jenis lainnya masih diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan industri dan ekspor. Jadi, ada keseimbangan antara melindungi petani lokal dan memenuhi kebutuhan industri dan kesehatan.
Impor beras untuk industri, kesehatan, dan lain-lain sepertinya masih diperlukan karena beberapa alasan diantaranya :
Namun begitu, pemerintah juga berusaha meningkatkan produksi dalam negeri dan memperbaiki sistem pertanian untuk mengurangi ketergantungan impor. Persoalannya adalah apakah hal ini telah digarap cukup serius, mengingat sekarang ini Pemerintah terekam masih sibuk menangani beras medium ?
Kekurangan kita dalam memproduksi beras untuk industri, kesehatan, restoran, dan lain-lain antara lain:
Kebdati demikian, pemerintah dan petani kita sedang berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi beras dengan menggunakan teknologi modern, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan petani.
Untuk memenuhi kebutuhan industri, kesehatan, restoran, dan lain-lain, beberapa terobosan cerdas yang dapat dilakukan adalah:
Beberapa contoh perusahaan yang telah berhasil dalam mengembangkan beras untuk kebutuhan industri, kesehatan, dan restoran adalah:
Dengan terobosan cerdas dan kerjasama yang baik, Indonesia dapat meningkatkan produksi dan kualitas beras untuk memenuhi kebutuhan industri, kesehatan, restoran, dan lain-lain.
Sumber:
ENTANG SASTRAATMADJA, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT
Sabtu, 24 Januari 2026
Sabtu, 17 Januari 2026
Selasa, 13 Januari 2026
Sabtu, 24 Januari 2026
Kamis, 22 Januari 2026
Minggu, 18 Januari 2026
Kamis, 15 Januari 2026
Selasa, 13 Januari 2026
Jumat, 23 Januari 2026
Jumat, 23 Januari 2026
Rabu, 21 Januari 2026










