AGRONET -- Pembangunan sektor perikanan dan pertanian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mendapat perhatian serius pemerintah. Purbalingga memiliki potensi sektor perikanan dan pertanian yang besar. Hal ini menjadi modal dalam berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purbalingga, Jumat (15/3). Menurutnya, DPR berkomitmen mendukung upaya-upaya pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian dalam mendorong berbagai program prioritas di bidang perikanan dan pertanian.

"Tadi saya lihat langsung bagaimana sistem minapadi memiliki keuntungan yang luar biasa. Bisa sebagai tambahan pendapatan petani sekaligus untuk mencukupi pangan. Saya juga berharap KKP dan Kementan terus mendukung program di Kabupaten Purbalingga," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan Purbalingga memang merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya perikanan budi daya yang cukup besar. Oleh karena itu, menurutnya, KKP akan terus memfasilitasi agar pembangunan perikanan di Purbalingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

"Fokus utama KKP ada dua, yakni bagaimana tingkatkan produktivitas dan efisiensi. Sehingga masyarakat mendapat nilai tambah keuntungan lebih besar dan kapasitas usaha yang lebih kuat," jelas Slamet.

KKP dan Kementerian Pertanian memberikan berbagai bantuan langsung untuk Kabupaten Purbalingga. Tercatat bantuan mencapai Rp1,6 miliar yang diberikan KKP, masing-masing berupa input produksi (pakan dan benih ikan), pengembangan minapadi, bioflok, beasiswa pendidikan, sarana pengolahan ikan, dan dukungan lainnya. Sedangkan dari Kementerian Pertanian tercatat senilai Rp1,38 miliar berupa dukungan sarana dan prasarana produksi dan pascapanen.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan panen raya budi daya sistem minapadi di desa Limbasari pada lahan seluas 5 ha. Target panen ikan ukuran 5-6 ekor per kg sebanyak 7,5 ton (1,5 ton per ha) dengan jangka waktu pemeliharaan sekitar 3 bulan. Sebelumnya usaha sistem minapadi ini merupakan dukungan KKP tahun 2018. 

Menurut Slamet, minapadi adalah model tepat untuk memecahkan solusi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Bahkan keberhasilan pengembangan minapadi di Indonesia telah menginisiasi FAO (organisasi pangan dunia) untuk menjadikan Indonesia sebagai acuan model minapadi di level Asia Pasifik. (591)