AGRONET--Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penilaian dan bimbingan pada 2.550 penyuluh perikanan. Kegiatan penyluhan ini dilakukan lantaran beralihnya 3.161 penyuluh perikanan pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar di 33 provinsi, menjadi pegawai KKP sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 BRSDM tahun ini mengalokasikan anggaran Rp1,835 miliar guna melakukan penilaian dan penyuluhan bagi 2.550 penyuluh perikanan. Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, mengungkapkan penguatan SDM bagi penyuluh perikanan sangat diperlukan dalam memasuki era industri.

 “Kami ingin memastikan betul, bahwa penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia mempunyai kompetensi dan keterampilan untuk memajukan perikanan kita di era industri ini,” ujar Sjarief di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (5/9). Ia menambahkan hasil dari penilaian akan memetakan kompetensi penyuluh dalam tiga kategori.

 Kategeori pertama adalah penyuluh yang bisa mendorong semangat dan kemampuan pelaku dalam upaya peningkatan produksi perikanan. Pada akhirnya ini  akan meningkatkan kesejahteran pelaku utama dan menguasai kegiatan usaha pelaku utama.

 Kategori kedua adalah penyuluh yang dapat meningkatkan kemampuan para pelaku utama dalam berinovasi menghasilkan produk, teknologi, dan metodologi. Penyuluh kategori ini memiliki nilai tambah inovasi yang bisa mengintegrasikan pelaku utama dengan sumber teknologi, serta meningkatkan kemampuan manajemen usaha kelompok.

 Adapun kategori ketiga, tuturnya, adalah penyuluh yang mampu mendorong terwujudnya kawasan bisnis perikanan, menciptakan akses pasar, mampu mendorong kemandirian pelaku usaha. BRSDM dalam memetakan sebaran kerja penyuluh perikanan akan membuat skema baru, yakni berdasarkan kategori wilayah merah atau daerah yang  masih terkebelakang dari sisi capaian sektor kelautan dan perikanan. Sementara kategori hijau adalah daerah perikanan tangkap atau budi daya yang sudah maju dengan tingkat capaian tinggi dan memunyai teknologi yang memadai. 

 “Mestinya di daerah merah, penyuluh kita akan lebih banyak ditempatkan. Ini agar ada peningkatan capaian hasil tangkapan dan budi daya perikanan yang nantinya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat di sana,” ujar Sjarief.

 Kegiatan penilaian/penyuluhan akan berlangsung pada September-Oktober 2018 di 17 lokasi, antara lain di sekolah usaha perikanan menengah (SUPM) Ladong, Pariaman, Pekanbaru, DKI Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Denpasar, SUPM Pontianak, Banjarbaru, Balikpapan, BPPP Bitung, Palu, Maros,Ambon, Jayapura, dan SUPM Sorong. Sekitar Juli 2019 para penyuluh akan turun ke lapangan. (591)