AGRONET -- Negara-negara di dunia sepakat mengurangi food loss and waste  (kehilangan saat proses dan konsumsi komoditas pangan) untuk mewujudkan sustainable food system. Fokus utama yang ingin dicapai adalah memastikan ketahanan pangan dan keamanan pangan, pangan untuk kesehatan dan diet yang baik, serta efisiensi pemanfaatan sumberdaya.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Andriko Noto Susanto, dalam Workshop Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (PPA) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (21/09). Andriko mengatakan, tantangan food loss and waste  di dunia cukup tinggi.

Andriko mencontohkan, food loss and waste  di Arab Saudi jumlahnya mencapai 427 kg/kap/tahun. Sementara di Indonesia 300 kg/kap/tahun. Negara-negara maju saat ini sudah berupaya lebih jauh dalam menguranginya.

"Austria misalnya sudah memiliki online platform food sharing, kerjasama dengan food bank dan kementerian terkait. Sementara di Belanda memiliki program nasional "united against food waste" untuk mengurangi waste 50 persen pada 2030," jelas Andriko yang mewakili Kepala BKP Kementan.

Menurut Andriko, upaya pengurangan food loss and waste di Indonesia harus menjadi agenda bersama. Keluarga, lebih spesifik lagi ibu-ibu memiliki peran signifikan sebagai garda terdepan dalam pengurangan loss and waste karena ibu adalah pelaku utama yang memutuskan jenis masakan, selera, gizi, dan jumlah makanan yang harus dikonsumsi oleh anggota keluarga.

"Jadi kampanye food waste ini mulainya harus dari ibu-ibu. Perbaikan kualitas gizi akan menentukan ketahanan pangan tingkat keluarga yang akhirnya akan menentukan ketahanan pangan dan gizi secara nasional," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Andriko mengajak ibu-ibu dan pemangku kepentingan melakukan tiga hal, yakni tingkatkan kemandirian produksi pangan; Kendalikan jumlah yang mengonsumsi makanan melalui keluarga berencana; Berlaku bijak dalam mengonsumsi makanan dengan makan secukupnya, karena lebih baik menambah dari pada tersisa dan dibuang.

Wakil Rektor III UMY, Suryo Pratolo, menyampaikan permasalahan ketahanan pangan tidak bisa lepas dari ketahanan ekonomi keluarga yang merupakan pondasi bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional. "Kami dari universitas mencatat bahwa masalah ekonomi keluarga harus menjadi prioritas kita semua. Ketahanan pangan keluarga akan tercipta jika ekonomi keluarga meningkat. Artinya pendapatan juga harus meningkat. Naiknya pendapatan akan meningkatkan akses pangan terhadap rumah tangga," tutur Suryo

Ketua PP 'Aisyiyah, Latifah Iskandar, menyampaikan hasil Muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 mengamanatkan agar PP 'Aisiyah juga fokus pada peningkatan kedaulatan pangan. Menurut Latifah, di tengah berbagai permasalahan ketahanan pangan nasional yang dihadapi dewasa ini, diperlukan strategi guna terus mendorong dan menggerakan segenap pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melakukan berbagai upaya dalam mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

"Ibu-ibu 'Aisyiyah harus berkontribusi untuk mengimplementasikan kedaulatan pangan mulai dari keluarga karena semua berawal dari sini. Pejuang-pejuang 'Aisyiyah diharapkan menjadi ujung tombak bagi peningkatan gizi keluarga," ujar Latifah

Workshop ini dihadiri pengurus MEK dan PPA, perwakilan MEK wilayah, praktisi olahan pangan, BPOM, dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hadir sebagai narasumber dari Universitas Gadjah Mada, Prof Ali Agus, dan Praktisi Pemberdayaan Masyarakat, Heppy Trenggono. (591)