AGRONET -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengapresiasi komitmen penerapan budi daya berkelanjutan dalam meningkatkan produksi ikan nila oleh perusahaan Regal Springs Indonesia (RSI). KKP berharap komitmen tersebut juga dapat dilakukan oleh seluruh perusahaan swasta maupun masyarakat yang melakukan usaha budi daya perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers  sesaat memberikan sambutan dalam peluncuran merek “Regal Spring Indonesia” dan Program “Kami Peduli” di Jakarta, Jumat (13/5). Menurut Slamet, dengan berkelanjutan dalam meningkatkan produksi tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian masyarakat.

Apresiasi tersebut merujuk kepada keberhasilan RSI yang menjadi produsen tilapia/nila terbesar di dunia. RSI dinilai mampu menerapkan secara penuh prinsip-prinsip cara budi daya ikan yang baik (CBIB), pengolahan limbah dan peningkatan nilai tambah dalam budi daya nila dengan KJA di Danau Toba, Sumatera Utara dan daerah lainnya di Indonesia melalui anak usahanya PT. Aquafarm Nusantara.

Atas keberhasilan itu RSI dapat mengantongi sertikasi Aquaculture Stewardship Council (ASC) dan Best Aquaculture Practice (BAP) sehingga produknya dapat diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan Australia. Selain itu, secara ekonomi RSI telah berhasil menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

RSI merupakan perusahaan asal Swiss yang bergerak dalam bisnis budidaya ikan. Perusahaan ini melibatkan masyarakat di wilayah sekitar usahanya. RSI mampu menyerap lebih dari 4.000 orang tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Slamet lebih jauh mengungkapkan, komitmen berkelanjutan dan keamanan produk hasil perikanan budi daya oleh pemerintah dan stakeholder berhasil mendapat apresiasi dunia internasional. “Terkait dengan keamanan produk perikanan budi daya bahwa hasil audit DG Sante dari Uni Eropa tahun 2018 lalu menyimpulkan tak ada temuan mayor pada proses produksi perikanan budi daya. Tim auditor UE menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia untuk bisa meyakinkan konsumen masyarakat Eropa,” lanjut Slamet.

Slamet menambahkan, Indonesia terus mengembangkan sistem sertifikasi IndoGAP dan monitoring residu yang dapat menjamin mutu produk perikanan budi daya dan meningkatkan keberterimaan di pasar internasional. "Kebijakan pemerintah dalam kerjasama penanaman modal asing tidak hanya berbasis corporate based, namun ada pemberdayaan masyarakat sehingga ada share ekonomi yang akan menjamin keberlanjutan usaha perikanan budi daya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Slamet menjelaskan bahwa potensi lahan budi daya air tawar Indonesia masih sangat besar dan belum termanfaatkan secara optimal dan ini bisa menjadi peluang usaha. Namun, harus dilakukan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merusak lingkungan,” lanjut Slamet.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Kurt Kunz, mengharapkan agar RSI selalu menjaga kualitas air, lingkungan budi daya, dan dapat meningkatkan produksinya. Kunz juga menyampaikan penghargaan atas kerjasama yang baik dengan KKP dalam kegiatan SMART Fish Indonesia, peningkatkan keterimaan produk tuna, patin, dan rumput laut Indonesia di dunia.

Sementara itu, CEO PT. Aquafarm Nusantara, Sammy Hamzah, menyampaikan produk tilapia Indonesia sangat disukai oleh konsumen luar negeri. Menurutnya hampir 90 persen dari produk RSI diekspor dan diterima dengan baik oleh dunia internasional.

Berdasarkan data KKP, selama kurun waktu 2015–2018, produksi ikan nila nasional mengalami peningkatan sebesar 12,85 persen. Secara berurutan yakni 1,084 juta ton (2015); 1,114 juta ton (2016); 1,265 ton (2017), dan 1,185 juta ton (2018). Adapun provinsi yang secara tradisional menjadi sentra budi daya ikan nila yakni Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. (591)