AGRONET -- Propinsi Bali menjadi etalase Indonesia sebagai daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan tersebut, Kementerian Pertanian meningkatkan prioritas Provinsi Bali bebas dari penyakit rabies atau anjing gila pada tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, pada rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan vaknisasi massal dan pemberantasan rabies di Bali pada Kamis (3/1). Ia mengatakan arah pembebasan penyakit rabies di Provinsi Bali saat ini sudah terbuka lebar.

Menurutnya, kasus rabies di Bali cenderung terkendali dan sudah ada beberapa daerah yang dalam beberapa tahun ini tidak ditemui kasus, seperti di Kota Denpasar, Pulau Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan di Kabupaten Klungkung. Lebih dari 80 persen dari 716 desa yang ada di Bali tidak ada kasus rabies pada tahun 2018.

Lebih lanjut, Ia meminta kepada masyarakat di Bali agar segera melaporkan setiap adanya kejadian kasus gigitan maupun kematian manusia akibat penyakit rabies. I Ketut berharap,  Dinas Peternakan Provinsi Bali dan Balai Besar Veteriner Denpasar untuk tetap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk penanganan pembebasan penyakit ini. "Beberapa lembaga internasional mengatakan bahwa standar operasional prosedur(SOP) penanganan penyakit rabies di Bali ini  sudah sangat baik, sehingga ini harus terus kita tingkatkan sampai Bali benar-benar dinyatakan bebas dari rabies," ujarnya.

I Ketut menjelaskan, saat ini penyakit rabies masih terjadi di 2/3 belahan dunia. Berdasarkan laporan WHO pada tahun 2017, setiap 10 menit terjadi kasus kematian akibat gigitan anjing gila di daerah endemis. Ia menyebutkan sebagian wilayah Indonesia merupakan wilayah endemis terhadap rabies. Sehingga ini memacu pemerintah pusat dan daerah untuk terus berusaha mengendalikan serta memberantas rabies, mengingat penyakit ini bersifat zoonosis (dapat menular dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies (HPR), seperti anjing, kucing, dan kera, yang dapat mengakibatkan kematian pada manusia apabila tidak mendapatkan penanganan sesuai prosedur.

Kementan menargetkan Indonesia bebas rabies pada tahun 2030. Menurut I Ketut Diarmita, hal ini selaras dengan target yang telah ditetapkan oleh OIE, WHO, dan FAO pada tahun 2015 lalu dalam pertemuan di Jenewa. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementan dalam mendukung dan mencapai target itu dengan melakukan pembebasan wilayah melalui pendekatan zona. Langkah pembebasan dengan sistem zona ini dimaksudkan untuk memperluas wilayah bebas di Indonesia.

Tahun 2019 ini, Kementan memperluas daerah pembebasan rabies dengan menyiapkan langkah pencegahan penyebaran virus rabies, salah satunya adalah dengan memberikan 1,3 juta dosis vaksin antirabies. Pengadaan 1,3 juta dosis vaksin antirabies dengan nilai sebesar Rp33 miliar diprioritaskan untuk provinsi yang tertular rabies.

Kebijakan lainnya yang ditetapkan dalam program pengendalian dan pemberantasan, antara lain: Vaksinasi di wilayah endemis ataupun wilayah bebas yang terancam; Surveilans; Pengawasan lalu lintas HPR; Manajemen populasi HPR, dan bekerja sama dengan pihak kesehatan dalam rangka penanganan kasus gigitan yang terjadi.

Tahun 2018, Kementan Berhasil Bebaskan 4 Pulau dari Penyakit Rabies

Pemerintah berhasil membebaskan penyakit rabies di empat pulau pada tahun 2018, di antaranya Pulau Tarakan, Nunukan, dan Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara, serta Pulau Tabuan di Provinsi Lampung. Empat (4)  wilayah tersebut telah dinyatakan bebas rabies melalui keputusan Menteri Pertanian No.776/Kpts/P.320/11/2018 untuk Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara dan Pulau Tabuan di Provinsi Lampung melalui keputusan Menteri Pertania No. 783/Kpts/P.320/11/2018.

Ia menjelaskan pembebasan ini telah disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), yaitu tidak ada kasus rabies selama 2 tahun terakhir, baik pada hewan maupun manusia. Selain itu juga didukung oleh hasil surveilans oleh Balai Veteriner Lampung dan Balai Veteriner Banjarbaru yang membuktikan tidak adanya agen penyakit di wilayah tersebut.

 “Laporan terkait situasi rabies di wilayah tersebut telah dikaji oleh tim komisi ahli kesehatan hewan dan rekomendasi pembebasan dari tim komisi ahli tersebut. Selanjutnya kita jadikan sebagai salah satu dasar pemberian rekomendasi pembebasan oleh otoritas veteriner nasional”, ungkap I Ketut Diarmita.

Sebelumnya juga telah dinyatakan status bebas rabies di 5 pulau, di antaranya Pulau Weh (Aceh), Pulau Pisang (Lampung), Pulau Mentawai (Sumatera Barat), Pulau Enggano (Bengkulu), dan Pulau Meranti (Riau). Selanjutnya dari 34 Provinsi, saat ini terdapat 9 provinsi di Indonesia telah dinyatakan bebas rabies, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, Papua, dan Papua Barat. (591)