AGRONET -- Ada pertanyaan di ranah publik yang isinya mempersoalkan mengapa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Presiden Prabowo lebih memprioritaskan pencapaian swasembada pangan ketimbang pencapaian kemandirian dan kedaulatan pangan ? Apakah swasembada, kemandirian dan kedaulatan pangan dapat diraih dalam kurun waktu yang berbarengan ?

Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya lebih menekankan pada kedaulatan pangan sebagai prioritas utama, bukan hanya swasembada pangan. Kedaulatan pangan berarti kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor dari luar negeri, sehingga memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian bangsa.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan dan ketahanan bangsa. Beliau percaya bahwa produksi pangan dalam negeri adalah fondasi utama bagi masa depan Indonesia.

Swasembada pangan sendiri adalah salah satu langkah menuju kedaulatan pangan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduknya dari hasil produksi dalam negeri. Presiden Prabowo telah menetapkan target swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun, dengan fokus pada peningkatan produksi beras, jagung, dan komoditas lainnya.

Jadi, sebenarnya tidak ada perbedaan besar antara kedaulatan pangan dan swasembada pangan dalam konteks kebijakan Presiden Prabowo, karena keduanya saling terkait dan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sulit untuk mewujudkan kedaulatan pangan tanpa swasembada pangan. Swasembada pangan adalah langkah penting untuk mencapai kedaulatan pangan, karena memungkinkan suatu negara untuk menghasilkan pangan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Kedaulatan pangan tidak hanya berarti menghasilkan pangan sendiri, tapi juga berarti memiliki kontrol atas sistem pangan, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika suatu negara bergantung pada impor pangan, maka negara tersebut tidak memiliki kontrol penuh atas sistem pangan dan rentan terhadap perubahan harga dan kebijakan pangan internasional.

Namun, perlu diingat bahwa swasembada pangan tidak selalu berarti bahwa suatu negara harus menghasilkan semua jenis pangan sendiri. Suatu negara dapat memiliki kedaulatan pangan jika dapat menghasilkan pangan yang strategis dan memiliki kemampuan untuk membeli pangan lain dari pasar internasional dengan harga yang wajar.

Jadi, swasembada pangan adalah langkah penting dan strategis untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan, tapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kedaulatan pangan. Itu sebabnya, menjadi sangat masuk akal, bila Presiden Prabowo memberi titik kuat dan titik tekan pada pencapaian swasembada pangan, utamanya beras.

Pemerintahan Prabowo Subianto sendiri, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pencapaian swasembada pangan setelah satu tahun menjabat. Beberapa capaian positif antara lain:
- Peningkatan Produksi Pangan. Produksi beras nasional meningkat, dengan target produksi mencapai 32 juta ton per tahun.

- Kesejahteraan Petani. Harga pembelian gabah kering panen (GKP) meningkat menjadi Rp6.500/kg, memberikan keuntungan bagi petani.
- Modernisasi Pertanian. Pemerintah mendorong modernisasi pertanian dengan teknologi dan mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas.
- Penyerapan Gabah. Perum Bulog menyerap lebih dari 2,4 juta ton beras lokal, melonjak 400% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, tantangan masih ada, seperti penurunan luas lahan pertanian dan ketergantungan pada konsumsi beras yang tinggi. Pemerintah optimistis bahwa target swasembada pangan dapat tercapai dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan strategis.

Untuk menggapai harapan diatas, sangat dibutuhkan adanya kebijakan dsn langkah strategis ysng dipilih. Terobosan cerdas untuk mewujudkan harapan Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan dan kedaulatan pangan bisa meliputi :
1. Penerapan Teknologi Pertanian Modern. Implementasi teknologi pertanian presisi, otomatisasi, dan penggunaan drone untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

2. Pengembangan Infrastruktur Pertanian. Pembangunan infrastruktur irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas penyimpanan untuk mengurangi kerugian pasca panen.
3. Pendidikan dan Pelatihan Petani. Program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan meningkatkan hasil panen.

4. Pengembangan Pasar Lokal. Pengembangan pasar lokal untuk meningkatkan akses petani ke pasar dan meningkatkan pendapatan mereka.
5. Kemitraan Publik-Swasta. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan petani untuk meningkatkan investasi dan teknologi di sektor pertanian.

6. Pengembangan Varietas Unggul. Pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan penyakit untuk meningkatkan hasil panen.
7. Pengelolaan Sumber Daya Air. Pengelolaan sumber daya air yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi kerugian.

Dengan implementasi terobosan cerdas ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian, sehingga mencapai swasembada pangan dan kedaulatan pangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Suasana inilah yang perlu dituju.

Sumber:

ENTANG SASTRAATMADKA, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).