<!--StartFragment -->

<!--StartFragment -->

<!--EndFragment -->

AGRONET -- Swasembada pangan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Jadi, intinya, negara itu bisa produksi pangan yang cukup buat rakyatnya sendiri.

Kondisi swasembada pangan di Indonesia saat ini cukup menjanjikan. Produksi beras nasional telah mencapai 34,3 juta ton, melebihi kebutuhan konsumsi domestik yang sekitar 31 juta ton. Stok beras nasional juga telah mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

Pemerintah telah menetapkan target untuk mencapai swasembada pangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan fokus pada peningkatan produksi, pengembangan infrastruktur pertanian, dan modernisasi sektor agribisnis. Beberapa program strategis yang telah diluncurkan antara lain pengembangan food estate, peningkatan akses petani ke input produksi, dan pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi dan jalan desa.

Namun, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan upaya untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sesungguhnya, ada berbagai alasan dan pertimbangan, mengapa Pemerintahan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putihnya menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas kebijakannya.

Pertama, swasembada pangan merupakan kunci untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan keamanan pangan dan mengurangi risiko kekurangan pangan di masa depan.

Kedua, swasembada pangan juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Pemerintah berencana meningkatkan harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendorong produksi pangan lokal.

Ketiga, swasembada pangan juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kedaulatan nasional dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Presiden Prabowo menekankan bahwa "masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan masalah survival bangsa".

Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah telah meluncurkan beberapa program strategis, antara lain:

1. Pencetakan Sawah Baru. Pemerintah berencana mencetak sawah baru seluas 3 juta hektare dalam 5 tahun mendatang.
2. Peningkatan Produktivitas. Pemerintah akan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi modern dan mekanisasi.
3. Pengembangan Infrastruktur. Pemerintah akan meningkatkan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan desa, dan jaringan listrik.

Melalui langkah-langkah diatas, pemerintahan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putihnya berharap Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam tempo yang sesegera mungkin dan menjadikan Tanah Merdeka sebagai lumbung pangan dunia.

POSISI HKTI

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memiliki peran penting dalam percepatan pencapaian swasembada pangan. Mereka telah mendorong pemerintah untuk memberikan insentif nyata kepada petani, seperti akses langsung ke input produksi, harga beli minimum, dan akses pasar yang lebih baik.

HKTI juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam perencanaan dan pendanaan insentif, serta pelibatan petani dalam pengambilan keputusan. Mereka juga mendorong pengembangan pangan lokal, seperti singkong, jagung, dan sorgum, untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Dalam upaya mencapai swasembada pangan, HKTI telah berkolaborasi dengan pemerintah dan akademisi untuk menyusun basis data petani pangan lokal berbasis desa dan kecamatan. Mereka juga telah mendorong pengembangan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan desa, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

KIPRAH HKTI

Dihadapkan pada hal yang seperti ini, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) telah melakukan beberapa langkah nyata untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan, antara lain:

1. Mendukung Program Pemerintah. HKTI mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada peningkatan produksi beras, modernisasi pertanian, dan kesejahteraan petani.
2. Meningkatkan Produktivitas. HKTI mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan teknologi modern dan mekanisasi.
3. Pengembangan Infrastruktur. HKTI mendukung pengembangan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan desa, dan jaringan listrik.
4. Pemberdayaan Petani. HKTI memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka.
5. Kolaborasi dengan Pemerintah. HKTI bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan.

Seiring dengan itu, HKTI juga telah meluncurkan beberapa program, seperti:

1. Brigade Pangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mempercepat swasembada pangan.
2. Program Cetak Sawah Rakyat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan luas lahan pertanian dan produksi pangan.
3. Program Bantuan Pupuk. HKTI mendukung program bantuan pupuk untuk meningkatkan produksi pangan.

Atas gambaran demikian, jelas terekam HKTI berperan aktif dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bersama HKTI kita percepat pencapaian swasembada pangan.

Sumber:

ENTANG SASTRAATMADJA, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT

<!--EndFragment -->

<!--StartFragment -->

<!--EndFragment -->