AGRONET -- Dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ditegaskan Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Inti dari pengertian diatas adalah kemampuan bangsa dan negara dalam memproduksi pangan dari dalam negeri, yang dihasilkan oleh para petani Indonesia. Atau dapat juga dikatakan, kemandirian pangan perlu ditopang oleh keberhasilan dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus juga mampu menghilangkan importasi pangan. Kaitan antara swasembada dengan kemandirian pangan menjadi sangat penting dalam meraih ketersediaan pangan yang kuat.

Catatan kritis yang menarik untuk disampaikan adalah apakah saat ini bangsa kita sudah mampu menggapai swasembada pangan ? Atau masih terus diperjuangkan, mengingat sekarang masih banyak bahan pangan yang kita impor ? Jawaban nya tegas : belum ! Kita masih terus berihtiar agar swasembada pangan dapat kita raih. Kisah sukses swasembada beras, sepatut nya jadi pemicu untuk melahirkan swasembada-swasembada komoditas pangan lain nya.

Tekad ke arah itu, sebenar nya telah digarap sejak lama. Hasrat untuk swasembada jagung, kedele, daging sapi, gula dan lain sebagai nya, secara kemauan politik sudah dikumandangkan oleh setiap Pemerintahan yang berkuasa di negeri ini. Sayang, dicermati dari tindakan politik nya, langkah guna mengejawantahkan hasrat politik yang cukup mulia ini, bangsa kita selalu dihadapkan pada segudang persoalan yang tidak gampang untuk diselesaikan hingga tuntas.

Namun begitu, jika kita cermati apa yang digarap oleh Pemerintah sekarang, ternyata semangat untuk mengejar swasembada beragam komoditas pangan, tidak pernah sirna. Pemerintahan Jokowo tampak secara jelas bagaimana keberpihakan nya terhadap sektor pertanian. Seusai sukses dengan swasembada beras, kini ada niat serius untuk mewujudkan swasembada jagung dan kedele. Persoalan nya adalah mengapa Pemerintah seperti yang kesusahan untuk meraih nya ?

Di awal Pemerintahan nya Presiden Jokowi tampak bersemangat untuk mewujudkan swasembada tiga komoditas pangan yang cukup penting, yakni padi, jagung dan kedele. Saat itu mengumandang jargon Swasembada PAJALE ( Padi, Jagung dan Kedele). Tidak sedikit anggaran negara yang dikucurkan untuk meraih harapan tersebut. Semua sepakat, bangsa ini harus mampu menghasilkan produksi pangan yang digarap oleh para petani di dalam negeri.

Tidak hanya itu kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah. Regulasi dan Tata Kelola Pembangunan Pertanian pun disempurnakan. Swasembada PAJALE menjadi ikon yang selalu digelorakan para penentu kebijakan pertanian, baik di tingkat Pusat atau pun Daerah. Apa yang diperjuangkan ini, akhir nya menuai keberhasilan, yakni terwujud nya swasembada beras. Lalu, bagaimana dengan jagung dan kedele ? Mengapa hingga kini kita masih belum berswasembada jagung dan kedele ?

Inilah sebetul nya permasalahan serius yang butuh jawaban cerdas. Untuk mewujudkan kemandirian pangan seperti yang dimintakan Undang Undang Pangan diatas, kata kunci nya terletak pada kemampuan bangsa ini dalam mewujudkan swasembada pangan. Tampa swasembada pangan, tidak ada yang nama nya kemandirian pangan. Itu sebab nya, kita tidak boleh main-main dalam menggapai swasembada pangan itu sendiri.

Pangan sendiri bukan hanya beras. Swasembada pangan tidak selesai hanya dengan diraih nya swasembada beras. Apa yang kita capai selama ini, masih memerlukan perjuangan yang panjang. Swasembada beras baru satu jenis bahan pangan yang dapat kita wujudkan. Di luar beras, masih banyak jenis bahan pangan lain yang masih defisit, sehingga untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, terpaksa kita harus melakukan impor, termasuk jagung dan kedele.

Jika kita ingin mandiri pangan, berarti kita harus mampu merubah kondisi defisit pangan menjadi surplus pangan. Selama ini yang nyata-nyata defisit adalah kedele, daging sapi, bawang putih dan gula. Impor yang kita lakukan, jumlah nya masih cukup tinggi, khusus nya kedele dan daging sapi. Ada nya tekad Pemerintah untuk mewujudkan swasembada kedele misal nya, tentu perlu didukung sepenuh hati. Begitu pun dengan jenis bahan pangan strategis lain nya.

Langkah Presiden Jokowi mengumpulkan para pembantu nya dalam upaya mempercepat pencapaian swasembada kedele belum lama berselang, pada hakekat nya merupakan sinyal, betapa sungguh-sungguh nya Pemerintah ingin menggapai swasembada pangan. Tinggal sekarang, bagaimana para pembantu nya, betul-betul mampu menterjemahkan kemauan politik Presiden Jokowi tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Kini waktu yang tepat bagi segenap komponen bangsa untuk berbuat yang terbaik bagi negeri tercinta. Peluang dan tantangan, sekarang telah dibuka oleh Pemerintah. Bangsa ini ingin agar swasembada kedele segera dapat diwujudkan. Hal ini perlu ditekankan, agar pengrajin tahu dan tempe dapat bekerja dengan tenang dan tidak dirisaukan oleh meroket nya harga kedele impor. Bahkan mereka pun tidak perlu lagi menggelar aksi demo mogok berproduksi.

Ketidak-berdayaan bangsa ini dalam menghasilkan produksi kedele dalam negeri, belum lama berselang, dibuktikan dengan ada nya pernyataan Pemerintah, yang menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan impor kedele sejumlah 350 ribu ton. Hal ini betul-betul memilukan. Bayangkan, berapa besar devisa kita yang terkuras. Padahal, kalau saja dana tersebut diberikan kepada para petani kedele di dalam negeri, boleh jadi cerita nya akan menjadi lain.

Fenomena impor kedele yang ditempuh Pemerintah di penghujung tahun 2022, menunjukan, negara kita memang belum mampu membebaskan diri dari impor bahan pangan. Setelah kedele, tentu kita pun akan dihadapkan pada kebutuhan daging sapi dan bawang putih menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. Tidak terbayang, bagaimana sibuk nya Perum BULOG jika lembaga ini ditugaskan untuk melakukan impor.

Mencermati apa yang terjadi selama ini, rasa-rasa nya masih susah bagi bangsa kita untuk dapat mandiri pangan. Namun begitu, kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan yang tengah tercipta. Tugas penting bangsa ini adalah sampai sejauh mana kita manpu merubah kondisi yang ada, sehingga kemandirian pangan dapat terwujud. Ayo kita buktikan rame-rame. Kemandirian pangan bukan hal yang uthopis untuk diraih. Dengan integritas, sinergi dan kolaborasi yang berkualitas, Insha Allah kita bakal mampu berbuat demi kejayaan bangsa dan negara.

Sumber :

KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT