AGRONET—Komite II Dewan Perwakilan Daerah [DPD] tengah membahas Rancangan Undang-Undang [RUU] Kedaulatan Pangan. RUU ini diharapkan bisa memperjelas ideologi dan pemahaman tentang kedaulatan pangan yang meliputi: produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi, pemanfataan, kemartabatan, dan kesejahteraan pelaku sektor pangan.

“Dalam hal ini kami tidak hanya membahas kebijakan pangan dan permasalahannya di tingkat nasional. Namun, dalam pembahasan RUU itu juga didiskusikan nilai strategis pangan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Ketua Komite II DPD, Aji M Mirza, kemarin [4/10] di Jakarta.

Ia menjelaskan, RUU ini bukan merupakan sikap negara yang anti-impor. Justru dalam RUU itu negara akan memposisikan diri sebagai entitas yang mandiri dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Menurut senator asal Bengkulu, Ahmad Kanedi, RUU ini diharapkan mampu menjadi semangat dan motivasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. RUU ini seyogianya bisa memacu pengembangan industri pangan lokal serta ketersediaan dan terjaminnya stok pangan masa depan.

“Mestinya daerah juga mendukung keberadaan RUU ini. Rekan kami di DPR juga diharapkan bisa memberikan tanggapan positif. Semoga keberadaan RUU itu nanti bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi sektor pangan supaya lebih bagus lagi,” ujar Kanedi.

Sedangkan senator asal Papua Barat, Mamberop Y Rumakiek, menegaskan RUU ini akan meningkatkan peran sektor lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ia menilai, selama ini potensi sektor pangan lokal belum dikembangkan secara optimal. Padahal, dia berpendapat, potensi bahan pangan lokal dapat mencukupi kebutuhan daerah maupun nasional.

Rumakiek mengutarakan keanekaragaman pangan daerah sangatlah beragam. Namun, sayangnya potensi itu belum didukung peraturan yang menjadi pedoman.

“Akibatnya, sagu yang menjadi makanan utama di Papua dan Maluku kini tak lagi menjadi pilihan utama atau unggulan. Jika ada aturannya, mestinya sagu menjadi bahan makanan unggulan di kedua wilayah tersebut,” kata dia. [442]